Sejumlah kapal bernama Indonesia namun berbendera Thailand bersandar di beberapa dermaga di Thailand. Tempo mengunjungi tiga provinsi di Thailand yang terkenal dengan pelabuhan dan kapal–kapal ikannya. Di tempat itu, Tempo menemukan sejumlah kapal yang diketahui sering mengarungi lautan Nusantara mencari ikan.
Pemerintah akan menjadikan mobil Esemka jenis pick up sebagai angkutan khusus pedesaan. Pertimbangannya, kebutuhan bagi angkutan khusus pedesaan semakin besar dan lebih baik dipasok dari industri otomotif nasional. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan itu berdasarkan hasil pembicaraan rapat terbatas
Aksi para begal yang marak belakangan ini disebut-sebut sengaja diciptakan untuk membuat masyarakat resah dan takut. Namun, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menepis spekulasi tersebut. "Saya tidak percaya kalau para pelaku pembegalan ini ada yang mengkoordinasikan," ujar Mahfudz Siddiq kepada wartawan
Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik menuding Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan penipuan. DPRD disebut telah menyerahkan dua Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Basuki agar diserahkan ke menteri dalam negeri. Basuki juga menyebut ada RAPBD yang belum selesai dibahas dan ada
Mahkamah Partai Golkar akan memutuskan perselisihan dualisme kepemimpinan partai pekan depan. "Kami akan putuskan pekan depan, kami ambil putusan terbaik untuk kita semua," kata Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam Sidang Mahkamah Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu. Dia
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS belum mengkhawatirkan mengingat fluktuasi mata uang merupakan hal yang wajar-wajar saja. "Rupiah memang kadang-kadang naik dan turun karena faktor ekonomi, faktor sejumlah isu atau faktor luar. Saya belum tahu ada faktor apa,"
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil menegaskan pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir disebabkan faktor eksternal. Sofyan Djalil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan Jakarta,
Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menerima gugatan PPP kubu Suryadharma Ali. Wakil Sekjen DPP PPP Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, Arsul Sani, mengatakan, langkah yang bakal ditempuhnya sebagai upaya
PTUN Jakarta (pengadilan tingkat pertama) telah mengabulkan gugatan Suryadharma Ali. Atas putusan tersebut, PPP Kubu Romahurmuzy ketua umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya beserta pimpinan F-PPP DPR-RI mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi PTUN Jkt (pengadilan tingkat dua). "Dengan adanya
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahar, Rabu (25/2). Dia akan dikorek keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mendukung optimalisasi pajak di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Menurut Gatot, selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya daerah, optimalisasi pajak juga menyadarkan warga akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal itu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai salah satu masalah utama yang selalu muncul di daerah adalah manajemen tata kelola keuangan. Kondisi beberapa provinsi serta kabupaten/kota hasil pemekaran yang gagal berkembang juga turut menghambat perekonomian daerah. Mendagri mengatakan, berdasarkan data BPK dan
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai wajar jika seorang tersangka yang 'digantung' kasusnya lalu mengajukan praperadilan, termasuk dalam kasus mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali. Fahri menyebut, kasus hukum yang ditunda sama artinya pengabaian terhadap hak seorang tersangka untuk
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai wajar jika seorang tersangka yang 'digantung' kasusnya lalu mengajukan praperadilan, termasuk dalam kasus mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali. Fahri menyebut, kasus hukum yang ditunda sama artinya pengabaian terhadap hak seorang tersangka untuk
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai wajar jika seorang tersangka yang 'digantung' kasusnya lalu mengajukan praperadilan, termasuk dalam kasus mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali. Fahri menyebut, kasus hukum yang ditunda sama artinya pengabaian terhadap hak seorang tersangka untuk
